Senin, 30 Juni 2008

PELAKSANAAN PELATIHAN TUKANG KONTRUKSI TINGKAT PEMULA IV



Salah satu cara mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia ialah dengan memberi kesempatan kerja seluas-luasnya kepada tenaga muda sebagai tenaga produktif secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, sebelum memberi kesempatan kerja, bekal yang cukup terlebih dahulu harus diberikan. Menyadari hal tersebut, Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Departemen Pekerjaan Umum (PU) bekerjasama dengan Karang Taruna Nasional melaksanakan Pelatihan bagi tenaga muda siap latih bidang konstruksi.

Kepala BPKSDM Iwan Nursyirwan saat membuka Pelatihan Tukang Konstruksi Tingkat Pemula ke IV Senin (06/11) di Jakarta mengatakan ada dua persoalan kesempatan kerja yang ada saat ini, pertama adalah bagaimana agar sumber daya manusia di Indonesia mampu memasuki pasar tenaga kerja baik nasional maupun Internasional, dan kedua adalah bagaimana sumber daya manusia mampu menciptakan lapangan kerja baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Untuk itulah pelatihan sebagai bekal bagi tenaga-tenaga muda terutama di bidang konstruksi sangat diperlukan dan bahkan perlu dilakukan secara berkelanjutan, untuk kemudian diberikan sertifikat sebagai pengakuan kompetensi. Bahkan, setelah itu lulus mengikuti pelatihan, ditindaklanjuti dengan ujian kenaikan tingkat (grade). Usaha ini dilakukan agar sertifikat yang dimiliki tenaga konstruksi Indonesia juga diakui di tingkat Internasional terutama ASEAN.

Selain bekerjasama dengan Karang Taruna Nasional, Pelatihan Tukang Konstruksi Pemula ini terselenggara atas bantuan Kedutaan Besar India berupa peralatan pertukangan di Balai Pelatihan Konstruksi Jakarta, tempat berlangsungnya pelatihan ini. perwakilan Atase Kedutaan Besar India Ravi Chander, yang hadir pada kesempatan tersebut, mengatakan selalu siap untuk bekerjasama membantu Indonesia melatih sumber daya manusia terutama di bidang konstruksi.

Chander berpesan kepada seluruh peserta pelatihan untuk serius mengikuti pelatihan. Sebab pada akhirnya kontribusi kaum muda memiliki arti penting untuk kemajuan pembangunan di Indonesia. Diharapkan bantuan peralatan sejenis akan dilanjutkan untuk Aceh.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Nasional Dody Susanto menyampaikan, hingga saat ini hampir 70 % tenaga terampil bidang konstruksi bersertifikat yang telah dilatih Departemen PU telah bekerja di bidangnya. Sedangkan sekitar 30 % sisanya menjadi wirausahawan di provinsi masing-masing. Hasil ini menggembirakan, namun tentunya masih perlu usaha lagi untuk terus menghasilkan sumber daya manusia bidang konstruksi yang handal dan profesional.
Dody Susanto juga menyampaikan, saat ini pasar tenaga kerja konstruksi yang disampaikan oleh Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) dan Gabungan Perusahaan Nasional Rancang Bangun Indonesia (GAPENRI) sedang banyak membutuhkan teknisi atau operator alat-alat berat. Diharapkan pelatihan ini mampu menyediakan kebutuhan akan tenaga kerja konstruksi seperti yang dimaksud.

Pelatihan Tukang Konstruksi Tingkat Pemula angkatan ke IV akan diselenggarakan dari 6 November sampai dengan 30 Desember 2006 bertempat di Balai Pelatihan Konstruksi Jakarta. Peserta Pelatihan berjumlah 25 orang, terdiri dari anggota Karang Taruna dari seluruh Indonesia yang direkruit oleh Karang Taruna Nasional dengan rincian; dari Propinsi Maluku sebanyak 2 orang, Sumatera Barat 8 orang, Jambi 3 orang, Riau 3 orang, Lampung 3 orang, DKI Jakarta 3 orang, dan Jawa Barat 3 orang.

Sementara instruktur pelatihan berasal dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dan Balai Pelatihan Konstruksi Jakarta. Bidang Pelatihan yang ditawarkan pada Pelatihan ini antara lain Pembesian(Sheet Metal), Las (Welding), Kayu (Carpentry), dan Batu (Masonry).

Iwan Nursyirwan mengharapkan selain diberikan materi pelatihan yang telah ada selama ini, perlu juga ditambahkan materi pelatihan manajemen praktis. Manajemen praktis diharapkan menjadi bekal bagi peserta pelatihan agar makin siap untuk menciptakan lapangan kerja sendiri di masing-masing wilayahnya. Selain itu kedisiplinan dan nasionalisme menjadi materi penting pula untuk diberikan. Sebab dari tangan-tangan kaum muda yang disiplin, konsisten, dan kompeten-lah masa depan bangsa Indonesia akan ditentukan.

Selasa, 24 Juni 2008

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Akui Jambi berada dalam kondisi Tentram

JAMBI, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI, Muchtar Ariffin, SH, MH akui kondisi Jambi pada umumnya berada dalam kondisi tentram dan damai, tidak ada hiruk pikuk yang terjadi sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah di tanah air ini, hal ini sesuatu yang patut disyukuri, tegas Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen, saat menyampaikan sambutannya pada acara jamuan makan malam yang diselenggarakan di rumah dinas Gubernur Jambi, Jum’at malam (16/03). Keberadaan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI di Jambi, dalam rangka menghadiri Gerakan Bangun Pagi Indonesia, Gosok Gigi di Pagi Hari, Aksi Langsung Anti korupsi dan Narkoba Sejak dini Tingkat Nasional, yang diselenggarakan Sabtu 17 Maret 2007, yang acaranya diselenggarakan di lapangan Depan kantor Gubernur Jambi. Hadir pada kesempatan ini, selain Gubernur H. Zulkifli Nurdin, Ketua Umum Karang Taruna DR. Dody Susanto, SH, M.Si, Wakil Ketua DPRD provinsi Jambi, Sekda Provinsi Jambi Drs. H. A. Chalik Saleh, MM, Anggota Muspida Provinsi Jambi, Ketua pengadilan Tinggi Jambi, Ketua Pengadilan Agama Provinsi Jambi, para bupati/Walikota dalam Provinsi Jambi, para Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, di para kepala Dinas, Badan, Biro dan Kantor di Lingkungan Pemda Provinsi Jambi dan undangan lainnya. Lebih lanjut Jamintel dalam sambutannya menyampaikan, bahwa saat ini banyak masyarakat berfikir bahwa Penegakan Hukum merupakan tugas penegak hukum semata, urusan pengadilan, dan urusan Polisi, padahal sebenarnya Penegakkan Hukum itu ada dua sisi, yakni sisi prepentif dan depresif, yang panyak dilihat masyarakat dan dikonotasikan sebagai penegakkan hukum saat ini adalah sisi depresifnya, sedangkan sisi prepentifnya banyak tidak diketahui. Disampaikannya juga, bahwa saat ini patut disyukuri, karena upaya untuk penegakkan hukum secara prepentif ini dimulai di Jambi, yang pencanangannya dilaksanakan tanggal 17 Maret 2007 besok, tegasnya. Hal ini menjadi sesuatu yang memiliki makna cukup berarti saat ini, lebih-lebih bila dilihat bahwa masyarakat Indonesia sekarang ini masih berfikir, kadang-kadang tidak rasional, yang dimaksud dalam hal ini adalah, banyakhal-hal yang dikeluhkan masyarakat, yang sebetulnya tidak proposional, termasuk di Jambi ini, dijelaskan Jaksa Agung Muda, bahwa beliau sering mendapat laporan-laporan dari masyarakat, yang mempersoalkan adanya penyimpangan-penyimpangan, tetapi sebagian besar dari laporan tersebut terlihat tidak proposional, yang artinya laporan-laporan itu tidak bisa dipertanggung jawabkan, karena setelah dilakukan penelitian sebagian besar laporan-laporan tersebut tidak mengandung kebenaran. Kebanyakan laporan-laporan yang disampaikan tersebut bermotif ingin menjatuhkan seseorang dari jabatannya, hal ini terjadi dimana-mana, jelas jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejakasaaan Agung RI. Untuk itu tegasnya, sekarang itu semua pihak selaku penyelenggara negara harus berusaha, bagaimana sisi prepentif ini bisa digiatkan, hal ini dalam upaya menumbuhkan kesadaran hokum dikalangan masyarakat, dan sekmen yang sangat penting menurut Muchtar Arifin, SH, MH, adalah kalangan generasi muda, diupayakan bagaimana generasi muda sejak dini bisa dibentuk supaya menjadi generasi yang tertib, disiplin, dan mimiliki etos kerja yang tinggi. Kalau tidak negeri ini masih akan lama bisa keluar dari krisis berkepanjangan yang terjadi di negeri ini. Kadang-kadang masalah sepele saja bisa menjadi masalah besar. Seperti apa yang terjadi dikalangan mahasiswa, yang notabene sebagai calon-calon inteltual di berbagai perguruang tinggi juga sering terjadi, mahasiswa bisa anargis, hal ini merupakan hal yang aneh, kerana sebagai calon intelktual tidak bisa berfikir rasional. Kenapa ini terjadi, menurut Jamintel inilah yang menjadi PR bagi para penyelenggara negara, bagaimana caranya untuk membenahinya. Dalam pembenahan ini diperlukan kebersamaan semua pihak, semua penyelenggara negara, untuk membenahi masalah-masalah yang sedang dihadapi. Ditegaskannya, bahwa tuntutan masyarakat tidak pernah berkurang, walaupun sudah banyak yang telah dilakukan oleh para penyelenggara negara, tetapi semakin banyak yang diperbuat oleh penyelenggara negara semakin banyak yang menjadi tuntutan masyarakat, seperti contohnya dalam penegakkan hukum , saat ini ada kepala daerah yang dijatuhi
hukuman, ada anggota legislative yang menjalani hukuman, demikian juga pegak hukum juga dijatuhi hukuman, bahkan mantan pejabat negara sekalipun, berarti saat ini penegakkan hukum di Indonesia sudah mulai lebih efektif. Tetapi sebagian masyarakat masih ada yang menilai justru hal ini dikarenakan semakin banyaknya kasus-kasus penyelewengan, padahal semua itu dikarenakan semakin efektifnya penegakkan hukum di negara ini, tegasnya. Gubernur Jambi H. Zulkifli Nurdin, sebelumnya dalam sambuttannya menyampaikan, bahwa Gerakan Bangun Pagi Indonesia, Gosok Gigi di Pagi Hari, Aksi Langsung Anti korupsi dan Narkoba Sejak dini Tingkat Nasional (Galaksi) ini, merupakan suatu langgakah yang spektakuler, dan yang pertama kali dilaksanakan. Dimana tujuan pelaksanaan gerakan ini adalah guna meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan memberikan pemahaman bagi masyarakat akan arti pentingnya bangun pagi serta pencegahan secara dini terhadap penyalahgunaan narkoba dan penyakit social korupsi. Menurut Gubernur, harus diakui bahwa penyakit sosial ini tidak bisa ditanggulangi secara partial atau sendiri-sendiri, tetapi harus dilaksanakan secara bersama dan terpadu. Gerakan ini merupakan salah satu bentuk keterpaduan program yang melibatkan masyarakat secara luas, dan yang menjadi sasaran utama dalam gerakan ini adalah generasi muda, karena penegakan hukum itu bukan hanya menangkap, menindak kemudian menjatuhkan hukuman saja, tetapi juga bagaimana menginformasikan, mensosialisasikan kepada masyarakat, bahwa hukum itu wajib ditegakkan di negara ini. dan suatu bentuk aksi nyata dalam menciptakan sumberdaya pembangtunan yang mempunyai pemikian jernih tanpa terkontaminasi dengan hal-hal lain. Karena berfikir di pagi hari sangat besar manfaat jika dibandingkan dengan jika berfikir diwaktu siang atau malam hari, jelas Gubernur. Kemudian disampaikan juga oleh Gubernur, karena ini merupakan gerakan yang pertama kali di Indonesia diharapkan gerakan ini dapat juga dilaksanakan di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, bahkan di derah-daerah lain di Indonesia ini, dan diharapkan kegiatan ini tidak hanya berakhir disini saja tetapi akan berlanjut dengan melibatkan anggota Karang Taruna dan pihak-pihak lain, teganya.

Kampanye Kejujuran (Kantin Kejujuran) di Lembaga Terbanyak


Rekoris : Hendraman Supanji (Jaksa Agung Republik

Indonesia) dan Karang Taruna Pengurus Nasional.


Ket : Dalam rangka memperingati 1 Abad Kebangkitan Nasional di tahun 2008, Hendraman Supanji (Jaksa Agung Republik Indonesia) bekerjasama dengan Ketua Karang Taruna Nasional (Bp. Dody Susanto) berhasil tercatat di MURI atas rekor Kampanye Kejujuran (Kantin Kejujuran) di Lembaga terbanyak, 831 lembaga. Penyerahan piagam MURI berlangsung di Jakarta pada 06 Juni 2008.

"Kantin Kejujuran"


Bupati Cirebon Dedi Supardi, Senin (29/10), meresmikan "Kantin Kejujuran" di SMA Negeri 1 Sumber. Kantin yang unik ini merupakan program kerjasama Karang Taruna Kabupaten Cirebon, SMA Negeri 1 Sumber, dengan Kejaksaan Negeri Sumber.Bupati mengharapkan keberadaan Kantin Kejujuran di sekolah mampu memberikan pelajaran moral bahwa kita tidak boleh mengambil barang yang bukan haknya sebagai bagian dari filosofi dasar gerakan anti-korupsi. Sebab, kantin tidak dijaga, dan pembeli melayani diri sendiri, termasuk dalam membayar dan mengambil uang kembalian."Kalau sejak sekolah sudah ditanamkan kejujuran seperti dengan jujur dalam membayar sendiri makanan yang dibeli di Kantin Kejujuran, maka Insya Allah, saat bekerja juga tidak mau korupsi," katanya.Ia juga berharap, keberadaan Kantin Kejujuran itu bukan hanya "obor blarak" (istilah daerah Cirebon, red) yang berarti hanya bertahan sebentar tetapi hendaknya bisa diteruskan bahkan semakin berkembang."Saya akan fasilitasi modal untuk pendirian Kantin Kejujuran di sekolah lain, paling tidak nantinya ada 100 Kantin Kejujuran pada tahun depan," katanya.Kepala Kejaksaan Negeri Sumber Ilman A Rahman SH mengatakan, program itu merupakan kerjasama antara Kejaksaan Agung dengan Pengurus Karang Taruna Nasional dalam rangka memberikan pendidikan moral anti korupsi sejak usia sekolah."Kami ikut membantu pendirian Kantin Kejujuran ini dengan harapan ada perubahan perilaku siswa yang semakin jujur dan terus dipertahankan sampai dia bekerja dan bersolialisasi dengan masyarakat," katanya.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Drs Zaenal Rusyamsi mengatakan, terdapat 93 SMA/SMK Negeri dan swasta di Kabupaten Cirebon yang semuanya akan menerapkan program serupa. "Kita mulai dari tingkatan SMA dulu, setelah itu baru ke tingkatan SMP," katanya.Kepsek SMA Negeri 1 Sumber H Bubun Bunyamin mengatakan, kantin itu menyediakan berbagai macam makanan dan setiap pembeli akan melakukan pembayaran sendiri pada kotak yang telah disediakan, dan uang kembalian juga mengambil sendiri pada kotak receh yang telah disediakan."Siswa diberi pelajaran untuk selalu jujur saat membeli sesuatu dan siswa yang ada diharapkan juga ikut saling mengawasi agar tetap bersikap jujur dalam melakukan transaksi di kantin itu," katanya.Usai acara Bupati yang didampingi istri menyempatkan diri ikut belanja di kantin kejujuran bersama rombongan dari Pengurus Karang Taruna Tingkat Nasional dan utusan Karang Taruna dari propinsi lain.Ikut hadir Ketua Umum Karang Taruna Nasional Drs Dodi Susanto MSi didampingi Sekjen Rudi Subagio dan Bendahara Muslim Sumardiono, serta Ketua Karang Taruna Propinsi lain yaitu Ir Budi Setiawan MSi (Jawa Barat), Irwangani (Maluku), Salahudin (Sumut), Eri Kusman (Sumbar) dan Agustinus

Senin, 23 Juni 2008

Kejagung Tandatangani MoU dengan Karang Taruna Nasional


Kejagung Tandatangani MoU dengan Karang Taruna Nasional


Kejaksaan Agung menandatangani nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai pembinaan masyarakat taat hukum dengan Karang Taruna Nasional. Penandatangan dilaksanakan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta, Jumat (26/10) hari ini dengan dihadiri Pejabat Eselon II dan III Kejagung dan juga sekitar 30 anggota Karang Taruna Nasional.MoU ditandatangani Ketua Karang Taruna Nasional Dody Susanto dengan Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung Thomson Siagian yang bertindak mewakili pihak Kejagung. Maksud dan tujuan MoU ini adalah untuk meningkatkan peran serta seluruh komponen masyarakat, termasuk Karang Taruna Nasional guna meningkatkan pembinaan masyarakat taat hukum di Indonesia. Karang Taruna Nasional yang terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia sendiri oleh kejaksaan dinilai dapat membantu melakukan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat luas di Indonesia. Selain itu juga dinilai dapat menyebarkan nilai-nilai positif seperti nilai kejujuran untuk mengurangi pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. MoU antara Kejagung dengan Karang Taruna Nasional akan berlaku selama dua tahun mendatang, terhitung sejak hari ini.

MAHKAMAH AGUNG DAN KARANG TARUNA NASIONAL PERINGATI SATU ABAD KEBANGKITAN NASIONAL


“Identitas bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja, tetapi identitas adalah sesuatu yang harus digali dari kesadaran dan budaya bangsa”, ungkap Ketua Mahkamah Agung dalam pidatonya di ruang Kusumah Atmadja hari ini Kamis, 15 Mei 2008, di lantai 2, gedung Mahkamah Agung, pada acara memperingati Satu Abad Kebangkitan Nasional, bersama Karang Taruna Nasional pukul 09.00 WIB.
Pancasila merupakan suatu prinsip yang universal dan dapat ditemukan di daerah mana saja dibumi Indonesia ini. Mengapa founding father perlu merumuskan hal itu? Ditengah kehidupan universal selalu ada kehidupan kultural yang artinya pada tataran terbatas pada tempat atau lingkungan tertentu, karena manusia dibedakan untuk mempertahankan nilai budaya masing-masing. Jadi bila Negara tanpa identitas, maka akan terombang-ambing kehidupannya, ujar Bagir Manan. Selesai berpidato, Ketua Mahkamah Agung pada saat itu pula menandatangani prasasti peresmian Sekolah Terbuka Pancasila.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Utara yang berkesempatan pidato pada saat itu juga mengungkapkan tentang pembentukan “nation state” menjadi suatu satu kesatuan yang berkembang. Sedangkan Jaksa Agung yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tata Usaha Negara dalam pidatonya mengungkapkan, “apakah nasionalisme sudah menjadi rumah yang tenang dan damai oleh berbagai elemen bangsa, dan saat ini NKRI sedang menghadapi ujian berat,” ujarnya.
Selesai acara, pihak Karang Taruna Nasional membagikan buku karangan Dody Susanto, Ketua Karang Taruna Nasional, yang berjudul “Bumi Pancasila Untuk Semua”. Didalam buku tersebut mengungkapkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri karena tergariskan oleh tujuan Eksistensial, kehendak Perenial dan meraih cita-cita ideal sebuah Negara Republik. Didalam buku tersebut juga memuat sambutan Ketua Mahkamah Agung, sambutan Jaksa Agung dan tulisan tentang Eksistensi Pancasila oleh Subrata, Direktur Utama Perum PNRI. Selain itu mereka juga membagikan buku (semacam buku harian-red) untuk mencatat pengalaman mengamalkan Pancasila setiap harinya. Sampai berita ini diturunkan, tidak ada informasi yang jelas bagaimana untuk mendapatkan buku-buku tersebut tetapi tertulis sekretariat Karang Taruna Nasional, Gedung C lantai 1, Departemen Sosial RI, Jl. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat, Telp. 021-31909281 dan Jl. Dr. Saharjo No. 45 Manggarai, Jakarta Selatan, telp. 021-83705309.
Acara yang dihadiri olehPimpinan Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I, Jaksa Agung Muda TUN, Gubernur Sulawesi Utara serta beberapa Walikota dan Bupati dari daerah tertentu, berbagai elemen dari LSM sampai dengan perwakilan Karang taruna se-Indonesia ini berlangsung dengan khidmat dan sukses.

Jumat, 20 Juni 2008

MELESTARIKAN ARSIP SANGAT PENTING


PERSATUAN BERSAMA ARSIP


Kepala ANRI Djoko Utomo Menyerahkan Nota Kesepahaman Kepada Dody Susanto selaku Ketua Karang Taruna Nasional
“Latar belakang MoU ini merupakan salah satu bentuk refleksi dari keinginan kuat organisasi Karang Taruna untuk membangun konsolidasi organisasi, semangat memperbaiki kinerja organisasi dan menunjukkan kepada semua pihak bahwa Karang Taruna diberitugas oleh bangsa untuk menunjukkan cita nuraninya kepada bangsa ini, ingin turut serta melestarikan arsip di RI” demikian isi sambutan dari Dody Susanto selaku Ketua Karang Taruna Nasional. Sambutan tersebut disampaikan oleh Dody dalam acara MoU antara Karang Taruna Nasional dengan Arsip Nasional RI yang berlangsung di Gedung ANRI, Jl. Ampera Raya no. 7 Jakarta Selatan pada tanggal 19 Juli 2007. MoU ini berlaku selama 5 tahun, mulai dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Dalam MoU ini, ANRI diwakili oleh Djoko Utomo MA selaku Kepala ANRI. Mengingat pandangan yang muncul dikalangan generasi muda tentang kearsipan, belum pada tahap yang menggembirakan, maka melalui MoU dengan Karang Taruna Nasional ini, diharapkan Karang Taruna dapat membantu untuk menumbuhkan semangat dan kesadaran cinta arsip terhadap generasi muda, lanjut Dody.


Kepala ANRI Djoko Utomo dan Dody Susanto selaku Ketua Karang Taruna Nasional Sedang Mengangkat Nota Kesepahaman
Acara MoU ini dihadiri oleh beberapa orang pejabat Eselon I s.d eselon IV ANRI dan. 31 orang dari 14 provinsi perwakilan organisasi Karang Taruna serta 9 orang Pengurus Nasional Karang Taruna. Ke-14 provinsi tersebut adalah : NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Maluku Utara. Selain untuk menyaksikan MoU, mereka juga menjadi peserta dalam apresiasi kearsipan yang dilaksanakan di ANRI. Tujuan dari apresiasi tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai dunia kearsipan secara lebih mendalam.

Kepala ANRI menyambut baik kerjasama ini dan memberikan penghargaan ynag setinggi-tingginya kepada para wakil dari organisasi Karang Taruna Nasional karena telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti apresiasi kearsipan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari kepedulian terhadap kearsipan. Semoga jejak langkah Karang Taruna Nasional ini juga diikuti oleh organisasi social lainnya.